INOVASI TEKNOLOGI USAHA TANI KONSERVASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM ZERO POVERTY | Naharuddin, S.Pd, M.Si

INOVASI TEKNOLOGI USAHA TANI KONSERVASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM ZERO POVERTY

Wali Kota Palu (Periode 2005-2015) H. Rusdy Mastura diakhir masa jabatannya mengemukakan bahwa: “Tuhan telah memberikan saya umur panjang dan saya abdikan untuk masyarakat. Jika saya menyelesaikan tugas saya sebagai walikota dan Tuhan memanggil saya, maka arwah saya akan tenang karena saya telah menggoreskan tinta emas bagi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Olehnya saya berharap keseriusan dan ketekunan dari kita semua”

Pesan tersebut merupakan suatu pesan moral dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program Zero Poverty yang harus terus dikembangkan dan diwujudkan. Program zero poverty adalah program pemerintah Kota Palu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goals/MDGs) yang telah diprogramkan sejak Tahun 2012 melalui dasar pelaksanaan Peraturan Walikota Palu No. 27 Tahun 2013 tentang program Zero Poverty, Perda Kota Palu No.5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Dukungan program pengentasan kemiskinan saat ini masih berlanjut melalui program Walikota Palu, salah satu bentuk program yang dikembangkan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan program lainnya yang relevan. Program tersebut merupakan suatu bentuk upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup warga sebagaimana visi dan misi Wali Kota Palu (Periode 2016-2021) Drs. Hidayat, M.Si yakni menciptakan iklim perekonomian yang kondusif di tengah masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga dapat mencapai target kemandirian ekonomi.

Semua bentuk program tersebut diarahkan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin Kota Palu menjadi warga yang memiliki kemampuan untuk mandiri, memberikan pengetahuan dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak masyarakat yang disesuaikan dengan keterampilan kultural dan mata pencarian warga miskin di kawasan tertinggal. Zero Poperty seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) merupakan komitmen untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi kehidupan hingga tahun 2030.

Zero poverty diharapkan dapat mewujudkan perbaikan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin. Salah satu bentuk gerakan zero poverty oleh pemerintah Kota Palu yakni padat karya kebersihan, pesertanya berasal dari keluarga pra sejahtera melakukan pekerjaan pembersihan jalan dan lingkungan yang diberi insentif setiap bulan/tri wulan, namun demikian program tersebut belum semuanya tersentuh pada wilayah kantong kemiskinan di Kota Palu utamanya di daerah hinterland  (wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kawasan perkebunan, pertanian dan wilayah hutan) yang terkategori sebagai lingkungan tertinggal.  

Menurut Pranadji (2012) bahwa usaha-usaha pembangunan khususnya pertanian, kehutanan dan perkebunan di daerah hinterland, harus diarahkan pada masalah kemiskinan, jika tidak akan membuka peluang munculnya masalah baru yang dapat membahayakan proses dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Upaya mengangkat masalah kemiskinan menjadi prioritas pembangunan, maka perlu mencari faktor kunci penyebab terjadinya kemiskinan.  Salah satu model yang telah dikembangkan adalah pemberdayaan petani dalam mengolah lahan.

 

Inovasi Teknologi Usaha Tani Konservasi Sebagai Salah satu Solusi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Hinterland

 

Kebijakan pembangunan pertanian di masa lalu,  sebagian terpusat pada lahan sawah menyebabkan perhatian dan pengelolaan usaha tani lahan kering terutama di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu semakin tertinggal. Ketimpangan ini telah menimbulkan beberapa masalah antara lain kerusakan lahan dan lingkungan yang semakin luas, pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air, serta produktivitas lahan yang rendah akibat terjadinya degradasi lahan dari praktek pengolahan lahan.  Hal tersebut berdampak pada tingginya luasan DAS yang kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Lahan kering dalam konteks kalimat tersebut merupakan bentuk-bentuk usahatani bukan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di bagian hulu suatu DAS sebagai lahan atas (upland) atau lahan yang terdapat di wilayah kering (kekurangan air) yang tergantung pada air hujan sebagai sumber air (Manuwoto, 1991; Satari et.al, 1977)

Permasalahan utama dalam usaha tani di lahan kering berlereng adalah terjadinya erosi tanah bila tidak disertai dengan tindakan konservasi (Suwardjo et al. 1995).  Erosi sangat merugikan produktivitas lahan karena dalam waktu relative singkat, tanah lapisan atas yang subur akan hilang.

Studi yang dilakukan penulis tahun 2016, di wilayah Sub DAS Gumbasa DAS Palu,  tanah topsoil pada kemiringan lahan 25% yang ditanami tanaman semusim tanpa tindakan konservasi tanah, mengalami kehilangan tanah setebal 3,25 cm/tahun dan akibatnya terjadi penurunan produktivitas lahan. Menurut Suwardjo, 1981 bahwa jika tanah yang hilang setebal kurang lebih 10 cm, maka produksi dapat menurun lebih dari 50% meskipun dilakukan pemupukan lengkap. Kerusakan tanah karena hilangnya unsur hara dapat diperbaiki dengan menambahkan pupuk yang tepat, tetapi kerusakan tanah akibat hilangnya fungsi produksi dan hidrologi memerlukan proses rehabilitasi yang relatif lama.

Lahan kritis sebagian besar terdapat di DAS bagian hulu dan tengah telah berdampak buruk terhadap wilayah itu sendiri dan bagian hilir, antara lain timbulnya banjir dan longsor pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau (Naharuddin dalam Media Radar Sulteng, 2 Maret 2017). Kerugian akibat terjadinya lahan kritis di Indonesia cukup besar, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun/tahun (Karama dan Abdurachman 1995).

Penerapan sistem usaha tani konservasi dalam pengelolaan DAS diharapkan dapat mengendalikan erosi, mengawetkan lengas tanah, dan meningkatkan hasil pertanian. Upaya tersebut merupakan bagian dari suatu rencana konstruktif untuk memperbaiki pengelolaan lahan dan air. Ketiga upaya itu hanya efektif apabila merupakan bagian dari pendekatan penggunaan lahan yang serasi menurut kemampuannya (Hudson dan Notohadiprawiro, 1983), artinya tidak terjadi penggunaan lahan melampaui batas (over utilization) atau di bawah kemampuannya (under tilization).

Berdasarkan uraian  kondisi empiris tersebut, maka diperlukan terobosan tentang aplikasi IPTEKS untuk penanganan lahan sempit suboptimal, dan bagaimana pertanian pada daerah hinterland dapat dilaksanakan tanpa menyebabkan kerusakan sumberdaya alam, karena bagaimanapun sektor pertanian sudah menjadi mata pencaharian dari waktu ke waktu oleh komunitas masyarakat di sekitarnya, tetapi harus menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan produktivitas lahan. Tampaknya hal ini dapat ditempuh dengan praktek inovasi teknologi sistem usaha tani konservasi melalui upaya konservasi tanah dan air,  antara lain: konstruksi tanah dengan pembuatan teras dan rorak/lubang angin dan sistem agroforestry.

Konstruksi tanah yang dimaksudkan adalah pembuatan teras dan rorak. Pilihan teknik konservasi ini dikenal secara luas karena dapat dilakukan dengan mudah dan murah. Proses pembuatan teras sederhana dapat dilakukan secara bertahap (gradual) disesuaikan dengan kemampuan petani. Beberapa keuntungan adanya teras antara lain: (1) menghambat laju air yang mengalir di permukaan tanah sehingga mengurangi erodibilitas tanah; (2) menampung tanah lapisan atas (topsoil) yang hanyut dari lahan di atasnya.

Agroforestry merupakan sistem pemanfaatan lahan yang mengombinasikan tanaman tahunan, tanaman pertanian dan atau ternak/ikan pada suatu areal yang sama, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai produktivitas lahan berupa hasil dari tanaman berkayu, tanaman pertanian/peternakan/perikanan sehingga diperoleh pendapatan berjenjang, baik jangka pendek, menengah maupun panjang (Butarbutar, 2012; Mayrowati dan Ashari, 2011). Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem agroforestry kini dapat memberikan berbagai keuntungan untuk kehidupan masyarakat berupa keuntungan yang bersifat sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologi (Harun, 2011; Hiola, 2011). Di samping itu juga bermanfaat untuk menciptakan peluang dan meningkatkan potensi bagi kesejahteraan manusia guna penaggulangan kemiskinan serta pelestarian sumberdaya alam sebagai pendukung pertanian berkelanjutan (Sumarwoto, 2013).

Agroforestry  pada prinsipnya dikembangkan untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan lahan dan pengembangan pedesaan serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada untuk kesejahteraan manusia dengan dukungan kelestarian sumberdaya beserta lingkungannya. Oleh karena itu manusia selalu merupakan komponen yang terpenting dari suatu sistem agroforestry.

Karakteristik tipikal sistem agroforestry adalah agroforestry terdiri dari 2 atau lebih jenis tanaman (dan atau hewan) dan paling sedikit salah satu berupa tanaman berkayu tahunan (woody perennial). Sistem agroforestry memiliki dua atau lebih output. Sistem agroforestry yang paling sederhana pun secara ekonomi lebih kompleks daripada sistem monocropping. Suatu sistem agroforestry, produknya selalu beraneka ragam dan saling bergantung antara satu dengan lainnya. Sekurang-kurangnya satu komponen merupakan spesies tanaman keras berkayu, sehingga siklusnya selalu lebih dari satu tahun. Sistem agroforestry juga bersifat lokal, karena harus cocok dengan kondisi ekologi dan sosial ekonomi setempat.

Inovasi teknologi usaha tani konservasi  melalui konservasi tanah dan air serta penggunaan sistem agroforestry diharapkan dapat mengatasi masalah sosial seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya alih fungsi lahan seperti penurunan kesuburan tanah, banjir, kekeringan, kepunahan plasma nutfah, baik flora maupun fauna, perubahan iklim, lahan kritis dan mengatasi masalah ketahanan pangan.

Semoga para pihak dapat mengintegrasikan program inovasi teknologi konservasi dalam rencana kerja guna mendukung program Zero Poverty yang telah dikembangkan dan diwujudkan oleh pemerintah.